Pencarian

Tuesday, September 12, 2017

Kesenjangan Ekonomi sosial yang tinggi



BAB I
PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri atas pulau-pulau dan beragam suku dan budayanya. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain-lain.
Hal-hal simpel yang seperti itulah, yang memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya orang-orang yang berada di kalangan atas lah yang membuat jarak dengan sesama. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat, apalagi antara rakyat dengan pejabatnya. Kesenjangan sosial memuncak saat pemerintahan Presiden Soeharto karena TNI yang menguasai pemerintahan. Keadaan rakyat kecil semakin tertindas dan tidak ada keadilan dalam hal ini. Padahal dalam pembukaan dan isi Undang-undang Dasar 1945 telah dikatakan bahwa kita harus berlaku adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan ini dipicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh menyepelekan masalah yang kompleks seperti ini. Kinerja pemerintah yang cepat dan tepat sangat diperlukan. Dan dengan bantuan rakyat bersama-sama memberantas kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

B.         Rumusan Masalah
Uraikan apa pengertian, dampak atau pengaruh, penyebab, dan cara mengatasi kesenjangan sosial

C.        Tujuan
Menguraikan apa pengertian, dampak atau pengaruh, penyebab, dan cara mengatasi kesenjangan sosial


BAB II
PEMBAHASAN

A.        Pengertian Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedaan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini,memang benar kalau dikatakan bahwa “ Yang kaya makin kaya,yang miskin makin miskin”. Adanya ketidak pedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangna yang terlalu mencolok antara yang “kaya” dan yang “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah,apalagi jika ia miskin dan juga kotor, jangankan menolong, sekedar melihat pun mereka enggan.

Disaat banyak anak-anak jalanan yang tak punya tempat tinggal dan tidur dijalanan, namun masih banyak orang yang berleha-leha tidur di hotel berbintang , banyak orang diluar sana yang kelaparan dan tidak bisa memberi makan untuk anak-anaknya tapi lebih banyak pula orang kaya sedang asik menyantap berbagai makanan enak yang harganya selangit lalu disaat banyak orang-orang miskin kedinginan karena pakaian yang tidak layak mereka pakai, namun banyak orang kaya yang berlebihan membeli pakaian bahkan tak jarang yang memesan baju dari para designer seharga 250.000 juta, dengan harga sebnyak itu seharusnya sudah dapat memberi makan orang - orang miskin yang kelaparan.
Pemerintah harusnya lebih memperhatikan masalah yang seperti ini,pembukaan UUD 45 bahkan telah memberi amanat kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa,harusnya orang-orang yang berada di pemerintahan lebih serius untuk memikirkan kepentingan bangsa yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka,tapi dari kasus-kasus yang sekarang ini tentang para anggota pemerintahan yang melakukan korupsi dapat menunjukan bahwa tidak sedkit dari mereka masih memikirkan kepentingannya masing-masing,uang dan biaya yang seharusnya untuk kemakmuran masyarakat dimakan oleh mereka sendiri.Kalaupun pada akhirnya mereka mendapatkan hukuman itu bukanlah “hukuman” yang sebenarnya, banyak dari mereka masih tetap hidup mewah walaupun mereka dalam kurungan penjara yang seharusnya membuat mereka jera.
Kemiskian memang bukan hanya menjadi masalah di Negara Indonesia, bahkan Negara majupun masih sibuk mengentaskan masalah yang satu ini. Kemiskinan memang selayaknya tidak diperdebatkan tetapi diselesaikan. Akan tetapi kami yakin : “du chocs des opinion jaillit la verite”. “ Dengan benturan sebuah opini maka akan munculah suatu kebenaran “. Dengan kebenaran maka keadilan ditegakkan, dan apabila keadilan ditegakkan kesejateraan bukan lagi menjadi sebuah impian akan tetapi akan menjadi sebuah kenyataan.
Menurut Robert Chambers bahwa inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari :
1.      Kemiskinan itu sendiri
2.      Kelemahan fisik
3.      Keterasingan atau kadar isolasi
4.      Kerentaan
5.      Ketidak berdayaan

B.         Dampak / Pengaruh Kesenjangan Sosial
1.      Positif
Menyebabkan pembagian kerja lebih merata. Ada bidang - bidang pekerjaan yang hanya mau dilakukan oleh orang yang berpendapatan rendah, seperti pembantu rumah tangga, supir, pekerja konstruksi, tukang sampah. Di negara - negara kaya, sangat jarang orang yang mau mengerjakan hal - hal begini, maka mereka akan mengimpor tenaga kerja dari negara lain, seperti Indonesia.

2.      Negatif
Saat orang yang berpendapatan rendah semakin banyak dan jaraknya dengan orang berpendapatan tinggi semakin jauh, maka akan terjadi kecemburuan sosial, yang kemudian dapat berdampak pada masalah keamanan, ekonomi dan politik.

C.        Fator - Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia diakibat beberapa hal yaitu :
1.      Kemiskinan
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi:
-          Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan tetap
-          Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil
-          Rendahnya upah buruh
-          Tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah
-          Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
-          Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah :
-          Fatalisme,
-          Rendahnya tingkat aspirasi,
-          Rendahnya kemauan mengejar sasaran,
-          Kurang melihat kemajuan pribadi ,
-          Perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan,
-          Perasaan untuk selalu gagal,
-          Perasaan menilai diri sendiri negatif,
-          Pilihan sebagai posisi pekerja kasar,
-          Tingkat kompromis yang menyedihkan.
Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.
Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari :
-          Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri,
-          Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya,
-          Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan
-          Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap. Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah :
-          Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya),
-          mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya,
-          Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural :
-          Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional,
-          Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal,
-          Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya.

Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural :
-          kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan
-          perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.

Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.
Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

2.      Lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat,sedangan perekonomian menjadi fartor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan merupakan pekerjaan bagi pemerintah saat ini.

3.      Melemahnya wirausaha
Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.

4.      Terjadi kriminalitas
Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia:
-          Menomorsatukan pendidikan
-          Menciptakan lapangan kerja dan meminimalis Kemiskinan
-          Meminimalis KKN dan memberantas korupsi.
-          Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum.

D.        Contoh Kasus Kesenjangan Sosial Ekonomi Sosial
1.         Angka Kemiskinan di DKI Terus Meningkat
Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng menilai Pemerintah DKI jakarta yang terjadi estafet kepemimpinan dari Gubernur Joko Widodo kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seolah digembar gemborkan sebagai pemerintahan yang super.  Namun, menurutnya, ternyata penilaian sebagian kelompok tersebut berbeda dengan penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang justru memaparkan kondisi sebaliknya. Pemerintahan ini secara statistik nyaris tanpa prestasi. "Hal ini ditunjukkan oleh berbagai fakta indicator dasar statistik DKI Jakarta," kata Salamudin saat dihubungi, Selasa (29/3/2016).
Buruknya kondisi ekonomi DKI Jakarta ditandai oleh tingkat pengangguran terbesar di Indonesia adalah di DKI Jakarta dan Banten. "Di Banten sebanyak 8,85 persen, sementara di DKI Jakarta sebanyak 8,36 persen, jauh diatas rata rata Indonesia," ujar Salamudin. Selain itu jumlah kemiskinan di DKI Jakarta telah meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Jika jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 363.200 orang, tahun 2015 menjadi 398,920 orang atau meningkat 9,83 persen.
Sementara Indeks kedalaman kemiskinan meningkat tajam antara tahun 2014 ke tahun 2015 dari 0,39 ke 0,52. Yang paling parah adalah Indek keparahan kemiskinan meningkat dari 0,7 pada tahun 2014 menjadi 0,10 pada tahun 2015. Kelemahan utama pemerintah DKI jakarta adalah realisasi belanja daerah adalah yang terendah. Realisasi belanja 2015 senilai 37,8 triliun Rp. sebesar 53,39 persen dari yang direncanakan. Ia menambahkan hal yang sangat membahayakan dan harus menjadi perhatian semua pihak adalah masalah ketimpangan ekonomi meningkat dari 0,44 tahun 2014. Tahun 2015 belum diumumkan. Berarti kelompok kaya menguasai 44 persen pendapatan DKI Jakarta. "Ketimpangan DKI Jakarta adalah yang tertinggi secara nasional," tambah Salamudin.
Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi akan menjadi masalah utama yang akan menimbulkan gejolak sosial dan sentiment antara orang miskin kepada segelintir orang kaya yang menguasai Jakarta. "Apa yang dipaparkan BPS DKI Jakarta tersebut adalah kenyataan riil capaian gubernur DKI," tutup Salamudin.

2.         Angka Pengangguran di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2017. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 131,55 juta orang angkatan kerja atau naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016. Dari jumlah itu, penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2017 tercatat sebanyak 124,54 juta orang, naik 3,89 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang, hanya berkurang 10 ribu orang dibandingkan Februari 2016. "Jumlah pengangguran mengalami penurunan 20 ribu orang dibandingkan semester lalu (Agustus 2016) dan berkurang sebanyak 10 ribu orang dibanding setahun yang lalu," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusa, Jumat (5/5).
Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan tercatat cenderung lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Februari 2017, TPT di perkotaan mencapai 6,50 persen, sedangkan di pedesaan hanya 4 persen. Sementara dari segi sektor lapangan kerja selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah jasa kemasyarakatan (0,42 persen poin), transportasi, pergudangan dan komunikasi (0,27 persen poin), pertanian (0,12 persen poin); dan industri (0,07 persen poin). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi (0,64 persen poin) dan Sektor Perdagangan (0,25 persen poin).

E.         Pemecahan dan Solusi Kesenjangan Sosial di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang besar dan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang banyak serta letaknya berjauhan. Kesenjangan sosial sangatlah mungkin terjadi di Indonesia karena banyak daerah-daerah terpencil yang terisolir dari keramaian. Dan Indonesia adalah suatu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi, di dunia Indonesia masuk dalam 5 besar negara terkorup.Sebenarnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kerana Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi kenapa masih terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Ini menjadi pertanyakan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah sekarang,bagaimana lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalis kesenjangan sosisal. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kesenjangan sosial yang terjadidi masyarakat.
Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia:
1.     Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2.     Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.


 BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Kesenjangan sosial terjadi akibat banyaknya rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Banyaknya kemiskinan inilah yang menjadi tombak bagaimana kesenjangan sosial bisa terjadi. Pemberantasan kemiskinan, memaksimalkan pendidikan, dan membuka lapangan kerja adalah beberapa solusi memberantas kesenjangan sosial di Indonesia. Selain itu, kita juga harus meminimalisasikan KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan rakyat.

B.     Saran
Dengan banyaknya permasalah yang terjadi akibat kesenjangan sosial seperti kriminalitas, maka pemerintah benar-benar diharapkan ikut andil dalam masalah ini. Pemerintah harus menegakkan hukum yang berlaku dan memberantas Kesenjangan Sosial agar tercipta Negara yang satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA


Noname           http://cigadoggoblog.blogspot.com/2012/06/bab-i-pendahuluan.html
Noname           http://www.isomwebs.net/2013-04/contoh-makalah-tentang-kesenjangan-sosial/
Noname           http://catatankuliahfethamrin.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-kemiskinan-dan.html
Reza Harani    http://rzaharani.blogspot.co.id/2012/05/kesenjangan-sosial.html

No comments:

Pencarian isi Blog